BAB I
PENDAHULUAN
Dalam Undang-undang Kesehatan nomor 23 tahun 1992 pasal 63 dijelaskan perlunya pengembangan Sistem Informasi Kesehatan yang mantap agar dapat menunjang sepenuhnya pelaksanaan manajemen dan upaya kesehatan dengan menggunakan teknologi dari yang sederhana hingga yang mutakhir disemua tingkat administrasi kesehatan.
Sistem Informasi Kesehatan dikembangkan terutama untuk mendukung manajemen kesehatan. Pendekatan sentralistis di waktu lampau menyebabkan tidak berkembangnya manajemen kesehatan di unit-unit kesehatan dan di Daerah. Manajemen memang akan berkembang dengan baik pada saat suatu unit atau Daerah diberi kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri (otonom). Dengan kurang jelasnya manajemen kesehatan diwaktu lampau, maka kebutuhan informasi dan datanya pun menjadi tidak jelas pula.
Oleh karena itu, tahun 2001 yang merupakan awal pelaksanaan Otonomi Daerah dapat dianggap sebagai momentum yang tepat untuk mulai mengembangkan kembali Sistem Informasi Kesehatan. Mendukung hal tersebut maka pada tahun tersebut di terbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 551/Menkes/SK/V/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS). Seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) maka pada tahun 2003 dikeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengem-bangan e-government. Kemudian dijabarkan lagi melalui Surat Keputusan Menteri Informasi & Komunikasi nomor 56/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik (versi 1.0) dan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/ 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Menjabarkan berbagai kebijakan tersebut maka diperlukan sebuah rencana penerapan yang dapat diaplikasikan di berbagai level administrasi. Di Sulawesi Selatan, pengembangan Sistem Informasi Kesehatan belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang antara lain, yang sangat mendasar adalah belum adanya atau belum tersedianya sebuah pedoman sebagai pijakan dasar dalam mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan yang tertuang di dalam sebuah kebijakan seperti Surat Keputusan.
Berdasarkan hal-hal tersebut maka perlu disusun sebuah pedoman yang berisikan rencana-rencana penerapan Sistem Informasi Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan.
BAB II
ANALISA SITUASI & PERKEMBANGAN
Di era sentralisasi, pola pengelolaan data/informasi kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan pada hakekatnya hampir sama dengan pengelolaan data/informasi di provinsi lain. Memasuki era desentralisasi, nampak implikasi peningkatan kebutuhan akan data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan baik di tingkat provinsi maupun kab./kota.
Oleh karena itu, sebelum melakukan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan perlu dilakukan analisa situasi, masing-masing meliputi analisa situasi :
INPUT
Untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam mendukung pengambilan keputusan maka dibutuhkan sumber daya manusia/tenaga pengelola data, sarana/ prasarana pengelolaan data/informasi dan biaya pengelolaan data/informasi.
Situasi dan perkembangan Tenaga Pengelola Data
Saat ini, kondisi ketersediaan jumlah tenaga pengelola data dan informasi di masing-masing sarana kesehatan minimal 1 orang petugas data/tenaga yang mengelola data, dengan berbagai latar belakang bidang keilmuan. Sebagian besar, tenaga tersebut sudah pernah mengikuti pelatihan Pranata Komputer dan pelatihan Statistisi yang diselenggarakan pada tahun 1999 dan tahun 2000, namun pemanfaatannya belum dirasakan oleh karena belum ditindaklanjuti dengan sebuah kebijakan yang dapat diterapkan di seluruh kab./kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
Situasi dan perkembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Data
Sementara itu, kondisi ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan data (komputer) baru mencapai + 75% dan hanya sekitar 10% sarana kesehatan yang memfokuskan pemanfaatannya untuk pengelolaan data/ informasi.
Situasi dan perkembangan Biaya Pengelolaan Data
Sedangkan ketersediaan dukungan biaya pengelolaan data dan informasi diperoleh dari berbagai sumber antara lain APBN, APBD dan PHLN.
PROSES
Untuk menghasilkan data/informasi kesehatan maka dilakukan beberapa tahapan pengelolaan data/informasi antara lain melalui Pengumpulan data, Pengolahan data, Analisa data dan Penyajian data serta Penyebaran informasi.
Pengumpulan Data
Di Sulawesi Selatan, proses/alur pengumpulan data dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat bawah (pustu & puskesmas) kemudian diteruskan ke Dinas Kesehatan Kab./Kota lalu ke Dinas Kesehatan Provinsi. Pengumpulan data ini dilakukan dalam waktu yang telah disepakati bersama antar unit kerja. Adapun cara pengumpulan data yang dilakukan sebagian besar melalui kompilasi data dan pada tahun 2005 & 2006 cara pengumpulan data dikembangkan melalui Survei Kesehatan Daerah (SURKESDA).
Pengolahan dan analisis data
Setelah data terkumpul maka data tersebut diolah secara manual dan dianalisis secara sederhana mulai tingkat puskesmas untuk selanjutnya diteruskan ke Dinas Kesehatan Kab./Kota sampai ke tingkat provinsi.
Penyajian data
Sedangkan untuk penyajian data dikemas dalam sebuah paket informasi yang disebut Profil Kesehatan yang disusun mulai dari tingkat puskesmas, kab./kota dan provinsi.
Selain itu, untuk mendukung ketersediaan data yang berkualitas maka di tingkat provinsi, dilakukan beberapa kegiatan-kegiatan seperti:
Pemutakhiran Data
Pemutakhiran Data yang telah berjalan selama ini dilakukan sekali dalam setahun, namun mulai tahun 2006 dikembangkan menjadi 3 kali setahun dimana teknik pelaksanaannya dibagi menjadi 2 bagian yakni selain pemutakhiran data dengan kab./kota juga dilakukan pemutakhiran data antar subdin sehingga diakhir tahun berjalan minimal 90% data sudah terkumpul.
Pelatihan-pelatihan teknis
Sejak tahun 2002, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai kegiatan pelatihan dalam rangka meningkatkan mutu tenaga pengelola data baik ditingkat puskesmas, rumah sakit maupun dinas kesehatan kab./kota dan provinsi sesuai dengan tuntutan kebutuhan data/informasi yang akan dihasilkan. Pelatihan yang telah dilaksanakan antara lain Pelatihan Manajemen Data, Pelatihan SIMKES, Pelatihan Analisa Data, Pelatihan Survey Cepat dan Sistem Informasi Geografi (GIS) dan Pelatihan Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Penyakit di Puskesmas.
Workshop dan Disseminasi informasi.
Untuk memperoleh masukan-masukan lain telah dilaksanakan workshop dan disseminasi informasi dengan sasaran para kepala puskesmas, kepala dinas kesehatan kab./kota dan direktur RS serta stakeholder lainnya.
Adapun workshop yang telah dilakukan pada tahun 2005 antara lain Workshop Pemanfaatan Informasi untuk Pengambilan Keputusan dan Workshop Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIMKES).
Sedangkan disseminasi informasi telah dikembangkan mulai tahun 2003.
OUTPUT
Salah satu luaran dari kegiatan data dan informasi ini adalah tersedianya Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang diterbitkan setiap tahun. Selain itu, untuk mengakomodir data dan informasi yang tidak tersaji dalam profil kesehatan maka mulai tahun 2003 telah dikembangkan paket-paket informasi yang dikemas dalam berbagai bentuk.
BAB III
PERMASALAHAN
Meskipun telah dilakukan berbagai upaya-upaya peningkatan pengelolaan data/informasi, namun sampai saat ini kebutuhan data dan informasi belum dapat dipenuhi oleh Sistem Informasi Kesehatan yang ada terutama dalam menyediakan data/informasi yang handal (reliable).
Hal tersebut antara lain disebabkan oleh karena terbatasnya jumlah dan kemampuan tenaga pengelola data dalam mengolah data, menganalisis data dan memanfaatkan data, terbatasnya waktu bagi tenaga pengelola data, terbatasnya wewenang tenaga pengelola data, kurangnya kesadaran akan kebutuhan informasi (termasuk eksekutif) mengakibatkan pengembangan bank data tidak dapat dioptimalkan, dan rendahnya penguasaan teknologi informasi (IT) di tingkat kab./kota membuat pengelolaan data/informasi baik melalui jaringan LAN/WAN maupun melalui akses internet (website) belum dapat terselenggara dengan baik - hingga saat ini belum ada Dinas Kesehatan Kab./Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki akses jaringan langsung ke Provinsi dan Pusat - diperparah lagi dengan adanya beberapa sarana pelayanan kesehatan yang belum dilengkapi dengan sarana listrik dan telepon serta banyaknya software-software yang ditawarkan sementara fungsinya belum teruji.
Dari sisi organisasi, masalah yang timbul adalah sebagian besar struktur organisasi yang ada belum mengakomodasi manajemen Sistem Informasi Kesehatan (SIK). Demikian pula halnya dengan ketersediaan sarana/prasarana dan biaya yang sangat terbatas untuk pengelolaan data/informasi baik secara sederhana maupun secara elektronik menambah lemahnya kwalitas data/informasi yang dihasilkan.
Disamping itu, banyaknya format data yang harus diisi ditingkat puskesmas (over lapping kebutuhan data/informasi dari masing-masing program) membuat semakin lemahnya kwalitas data yang disajikan karena data yang diperoleh tidak dapat divalidasi kembali oleh karena tuntutan pengiriman data yang tepat waktu (real time) bahkan data/informasi yang dihasilkan tidak dapat dimanfaatkan sendiri secara langsung oleh puskesmas.
Permasalahan lain yang dapat timbul adalah karena belum terorganisirnya dengan baik hal manajemen data, salah satunya adalah manajemen data diagnosis penyakit yang tidak terekam dan terekap dengan baik.
Efek samping dari keterbatasan-keterbatasan (baik input maupun proses) pengelolaan data/informasi tersebut berakibat pada luaran data/informasi. Profil Kesehatan sebagai salah satu luaran selalu menjadi terlambat untuk diterbitkan, sehingga publikasi dan pemanfaatannya terkesan menjadi tidak berarti apa-apa (sekedar memenuhi kebutuhan pusat). Kurangnya umpan balik dari pusat ke provinsi membawa dampak juga kepada kurangnya umpan balik dari provinsi ke kab./kota.
BAB IV
RENCANA PENGEMBANGAN SIK
Mengingat bahwa salah satu peran dari sebuah Sistem Informasi Kesehatan adalah mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian mutu upaya pembangunan kesehatan maka langkah penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ke depan antara lain adalah improvement terhadap Sistem Informasi Kesehatan di semua lini.
Strategi
Bertitik tolak dari kekuatan dan kelemahan serta peluang dan hambatan yang ada maka direncanakan strategi pengembangan sistem informasi kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:
- Komitmen dari pimpinan masing-masing unit untuk melakukan sebuah perubahan
- Pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur
- Sistem pengelolaan data/informasi terkait pada Sistem Manajemen dan Prosedur Kerja instansi
- Mengacu pada standar dan prosedur electronic document management system
Tujuan
Adapun tujuan (goal) yang ingin dicapai dalam pengembangan SIK di Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah membangun sebuah model Sistem Informasi Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Gambaran model yang akan dibangun dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Kesehatan ini terbagi menjadi 2 bagian yakni :
1. Pengembangan Operasonalisasi Jaringan SIK
Pengembangan Operasonalisasi Jaringan SIK yang dimaksud adalah:
a. Jaringan Antar Subdin lingkup Dinkes Prov. Sulsel
Operasional pengembangan jaringan ini dengan menggunakan metode Local Area Network (LAN).
b. Jaringan dari Kecamatan – Kabupaten – Provinsi
Operasional pengembangan jaringan ini dengan metode Wide Area Network (WAN) antara Puskesmas, Dinkes Kab, dan Dinkes Prov, yang dilengkapi dengan paket software sederhana untuk Puskesmas dan Server nya berada di unit Data & Informasi Subag Program. Dengan demikian, Dinkes Provinsi dapat mengakses langsung ke puskesmas dan dinkes kabupaten.
c. Jaringan dari Kabupaten – Provinsi – Pusat
Disiapkan email khusus untuk unit data dan informasi serta websitenya yang akan memuat data dan informasi kesehatan.
2. Pengembangan Operasionalisasi Komunikasi Data
Data sebagai bahan baku informasi, diperoleh dari berbagai pihak, intern dan ekstern kesehatan. Adapun substansi data/informasi dalam Sistem Informasi Kesehatan mencakup seluruh sub sistem yang tercantum dalam Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) yakni data/informasi Derajat Kesehat-an, data/informasi upaya kesehatan, data/informasi pembiayaan kesehat-an, data/ informasi SDM kesehatan, data/informasi Obat & Perbekalan Kesehatan, data/informasi Pemberdayaan Masyarakat dan data/informasi Manajemen Kesehatan.
Sasaran
Sasaran (objective) yang ingin dicapai dalam pengembangan SIK di Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah Menata Sistem Informasi Kesehatan melalui Penataan Sistem Manajemen dan Prosedur Kerja data dan informasi kesehatan pada 343 puskesmas di Sulsel, sehingga mampu menyediakan data yang handal (reliable).
Luaran
Untuk luaran (output) yang ingin dicapai dalam pengembangan SIK ini adalah peningkatan kemampuan 343 puskesmas dan 23 kab./kota dalam :
- Penyelenggaraan sistem manajemen dan prosedur kerja data dan informasi
- Penyediaan data dan informasi yang handal
Kegiatan-kegiatan
Adapun kegiatan-kegiatan (activities) yang akan dilakukan terbagi dalam 3 tahapan:
Tahap Persiapan
Implementasi tersebut membutuhkan kesiapan-kesiapan seluruh unsur mulai dari tingkat bawah (kecamatan) hingga ke tingkat Pusat. Saat ini, di tingkat Provinsi telah disiapkan 7 kab./kota sebagai lokasi uji coba pengembangan Sistem Informasi Kesehatan yang pembiayaannya dari berbagai sumber, dengan menitikberatkan pada:
Ø Pemanfaatan Bank Data, yakni Kab. Gowa (Pusdatin Depkes RI)
Ø Peningkatan Mutu SIK, masing-masing:
- Kota Parepare & Kab. Barru (UNDP)
- Kota Palopo & Kab. Bantaeng (APBN)
- Kab. Jeneponto & Kab. Sidrap (DHS 2)
Selain kesiapan lokasi uji coba, Dinas Kesehatan Provinsi juga mempersiapkan 1 kegiatan pokok sebagai titik tolak dalam menetapkan strategi intervensi yakni pelaksanaan kajian kebutuhan (Need Asessment) untuk menata sistem manajemen dan prosedur kerja data dan informasi kesehatan dengan menitikberatkan pada :
Ø Inventarisasi kebutuhan data/informasi transaksi dan layanan,
Ø Inventarisasi kegiatan dan pelayanan publik pada masing-masing unit untuk penyusunan struktur dan database relasional
Tahap pelaksanaan
Adapun pelaksanaan pengembangan SIK ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia mulai akhir tahun 2005 – 2009.
Berdasarkan hasil kajian kebutuhan maka akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Peningkatan Kemampuan Teknis, berupa :
Ø Pendidikan dan pelatihan,
Ø Short course,
Ø Workshop
Ø Disseminasi informasi,
Ø Pendampingan,
Ø Review kegiatan atau studi operasional
2. Pelaksanaan Investasi
Untuk pelaksanaan investasi ini dilakukan melalui pengadaan peralatan supervisi dan monitoring berupa :
a. Pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) yakni hardware dan instalasi jaringan
b. Pengembangan software yang user friendly
Adapun tahapan kegiatan tahunan sebagai berikut :
a. Tahun 2005
- Workshop pengembangan SIK bagi seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kab./Kota, Kepala-kepala UPTD Dinkes Provinsi
b. Tahun 2006
- Pelatihan bagi 328 tenaga puskesmas
- Pendampingan dalam uji fungsi model di 343 puskesmas
- Pendidikan S2 SIK 1 orang
- Pengadaan Hardware, Software dan pemasangan instalasi jaringan
c. Tahun 2007
- Short Course bagi petugas data di lokasi puskesmas uji coba
- Review kegiatan atau studi operasional
- Disseminasi informasi hasil review kegiatan atau studi operasional
- Monitoring dan evaluasi
Tahap Penyelesaian
Pada tahap ini akan dilakukan :
a. Tahun 2008
- Penyusunan dan Penerbitan SK/Perda Pengembangan SIK di Sulsel
- Penyusunan Dokumentasi Pengembangan SIK di Sulsel
- Bimtek
b. Tahun 2009
- Persiapan dan peluncuran (launching) model SIK di Sulsel
BAB V
PENUTUP
Demikian situasi dan perkembangan serta rencana pengembangan Sistem Informasi kesehatan di Sulawesi Selatan disusun. Kiranya dapat menjadi masukan dan koreksi bagi rencana Pengembangan SIK di masa yang akan datang.
By Shermina dkk
Posts
