Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/ Kota adalah tulang punggung bagi pelaksanaan Pembangunan Daerah berwawasan kesehatan di kabupaten/ Kota yang bersangkutan, oleh karena itu sistem ini diharapkan dapat menyediakan data dan informasi yang akurat, tepat waktu dan sesuai kebutuhan sebagai landasan bagi para penentu kebijakan dalam pengambilan keputusan berlandaskan fakta (evidence based decision making). Kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan di berbagai jenjang administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan menuntut kemampuan penyediaan informasi yang memiliki akurasi dan validasi tinggi baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Kualitas informasi ini ditentukan antara lain oleh kualitas perangkat keras dan perangkat lunaknya, serta yang terpenting adalah kualitas manusia yang berperan sebagai pengelola dan pengguna informasi tersebut. Permasalahan yang sangat mendasar adalah hingga saat ini belum pernah dapat disajikan data benar-benar sesuai fakta, meskipun pemerintah (baik pusat maupun daerah) telah berupaya menangani persoalan tersebut namun hingga saat ini yang ditangani hanyalah pada permukaan saja tanpa menangani yang lebih mendasar yakni pada pencatatan dan pelaporan secara mendasar di tingkat Puskesmas. Di Sulawesi Selatan, secara internal, pelayanan kesehatan di puskesmas banyak mengalami hambatan dalam pengelolaan data, hal ini dikarenakan jumlah data yang sangat besar, sebab pencatatan data dilakukan berulang-ulang (terjadi redudansi data) mengakibatkan data membengkak dan pelayanan menjadi lambat, penyimpanan data yang belum terpusat (unintegrated data) mengakibatkan data tidak sinkron, informasi pada masing-masing bagian memiliki asumsi yang berbeda-beda. Hal ini dapat diperparah lagi dengan adanya human error dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengolahan data. Secara eksternal, globalisasi menjadi pemicu perubahan dan tantangan saat ini, perkembangan teknologi dan telekomunikasi informasi membentuk suatu dunia baru tanpa batas. Globaliasasi ini mengharuskan sektor kesehatan melakukan peningkatan daya saing.
PEMBENTUKAN POKJA DATA DAN INFORMASI KESEHATAN
Dalam rangka mendukung pemantapan dan kualitas data/ informasi kesehatan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat, maka Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Surat Keputusan nomor 1278/DK.I/TU.1/II/2006, tanggal 15 Februari 2006 tentang pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Data/ Informasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
Tugas Pokja tersebut adalah melaksanakan pengelolaan data dan informasi kesehatan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab serta melaporkan data dan informasi programnya ke sekretariat data dan informasi kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan setiap bulan.
POKJA tersebut beranggotakan 25 orang, yaitu tim sekretariat 5 orang, dan masing-masing 1 (satu) orang untuk 20 seksi.
Pertemuan dilaksanakan setiap bulan, dan mereka diberikan insentif berdasarkan record data yang dimasukkan.
NEED ASSESMENT
Pada bulan Pebruari 2006, tim sekretariat data/ informasi kesehatan Dinkes Prov. Sulsel melaksanakan need assesment pada 2 (dua) kab/ kota uji coba dalam rangka penyusunan kerangka Sistem Informasi Kesehatan di Sulawesi Selatan untuk menata sistem informasi kesehatan yang ada khususnya dalam menginventarisir kebutuhan data/informasi untuk transaksi dan layanan serta menginventarisir kegiatan dan pelayanan publik pada masing-masing unit untuk penyusunan struktur dan database relasional di Kab/ Kota uji coba yaitu Kab. Bantaeng dan Kota Palopo.
WORK SHOP
Setelah pelaksanaan need assessment, dilanjutkan dengan work shop hasil need assesment. Yang hadir pada work shop ini adalah 2 Kab./ Kota uji coba, yang antara lain Kepala Dinas, Kepala Subdin/ seksi yang menangani data, dan kepala puskesmas.
Sedangkan nara sumber pada work shop itu adalah Kepala Pusat Data/ Info (dr. Doti), Wakil Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulsel (dr. M.Saad Bustan, M.Kes), dan Sekretaris POKJA Data/ Informasi Kesehatan Sulsel (Shermina Oruh, SKM, DESS). Dari hasil work shop inilah direkomendasikan kebutuhan-kebutuhan dipuskesmas yang akan menjadi dasar penyusunan struktur database.
PENYUSUNAN STRUKTUR DATABASE
Yang paling mendasar dan menjadi prioritas utama adalah kunjungan pasien puskesmas, karena mengingat keterbatasan dana. Penyusunan struktur database kunjungan puskesmas dilaksanakan oleh programmer (Syahrir Hannanu) bersama tim sekretariat data dan informasi kesehatan Dinkes Prov. Sulsel dan pengelola data pada puskesmas Kab. Barru dan Kota Parepare. Hasilnya inilah yang dikembangkan ampai sekarang.
Program yang dipilih untuk digunakan dalam rangka pengelolaan data base pada Kab/ Kota uji coba tersebut adalah foxbase dengan pertimbangan program ini mempunyai kapasitas rendah dengan mengingat rata-rata komputer yang digunakan di puskesmas adalah komputer biasa (non pentium). Selain dari pada itu adalah pertimbangan geografis yang belum memungkinkan puskesmas bisa terhubungan dengan system jaringan.
PELATIHAN PENGELOLA DATABASE
Setelah penyusunan struktur database, mulai 1 Mei 2006 sampai 14 Agustus 2006 tim sekretariat data dan informasi kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan telah melatih tenaga pengelola database puskesmas sebanyak 316 orang dan 23 orang pengelola SIK Kab./ Kota tentang pengoperasian struktur database kunjungan pasien tersebut.
Kemudian pada tanggal 13 s/d 18 November 2006 dilanjutkan dengan pelatihan penggunaan foxbase untuk pengelolaan database kunjungan pasien puskesmas pada daerah uji coba (sumber dana DHS II), yaitu Kab. Jeneponto dan Sidrap. Kemudian pada tanggal 20 s/d 26 November 2006, secretariat data/ informasi kesehatan melatih tenaga pengelola data Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel. Berarti pengelola data yang sudah diberi pelatihan untuk pengoperasian foxbase tersebut sebanyak 343 orang tenaga puskesmas, 23 orang tenaga Dinas Kesehatan kab./ kota, 26 tenaga pengelola SIK provinsi.
SUMBER DANA
Di Sulawesi Selatan, ada 6 (enam) kabupaten/ kota yang menjadi uji coba khusus pengelolaan data base dengan sumber pembiayaan yang berbeda-beda, yaitu :
a. Kab Barru dan Kota Parepare dibiayai oleh UNDP.
b. Kab Bantaeng dan Kota Palopo dibiayai dari APBN
c. Kab Jeneponto dan Kab Sidenreng Rappang dibiayai oleh proyek DHS II.
d. Namun selain kabupaten/ kota tersebut di atas tetap dilaksanakan pelatihan pengelolaan database ke semua pengelola database di puskesmas dengan sumber pembiayaan APBN.
TARGET PROVINSI
Target propinsi adalah setiap puskesmas memiliki minimal satu komputer untuk mengoperasikan program ini. Kemudian diback up ke Kab./ kota dan selanjutnya sampai di propinsi. Prinsip kerja di tingkat Kab./ Kota dan propinsi hampir sama, yaitu Dinas kesehatan Kab./ Kota menggabung data dari semua puskesmas, dan begitupun propinsi menggabung data dari seluruh kabupaten/ kota. Database yang dientri di puskesmas semua terback up sampai di propinsi, hal ini dilakukan karena sistem jaringan belum terhubung dari puskesmas ke kabupaten/ kota dan propinsi.
KENDALA
a. Belum semua puskesmas memiliki komputer
b. Belum ada tenaga khusus
c. Para pemberi diagnosa penyakit masih fanatik dengan ICD IX.
d. Masih minimnya dana untuk pengembangan database ke seluruh program dasar di puskesmas.
e. dll
Posts
