RENCANA PENGEMBANGAN SIK DI SULSEL

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Kesehatan nomor 23 tahun 1992 pasal 63 dijelaskan perlunya pengembangan Sistem Informasi Kesehatan yang mantap agar dapat menunjang sepenuhnya pelaksanaan manajemen dan upaya kesehatan dengan menggunakan teknologi dari yang sederhana hingga yang mutakhir disemua tingkat administrasi kesehatan.

Sistem Informasi Kesehatan dikembangkan terutama untuk mendukung manajemen kesehatan. Pendekatan sentralistis di waktu lampau menyebabkan tidak berkembangnya manajemen kesehatan di unit-unit kesehatan dan di Daerah. Manajemen memang akan berkembang dengan baik pada saat suatu unit atau Daerah diberi kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri (otonom). Dengan kurang jelasnya manajemen kesehatan diwaktu lampau, maka kebutuhan informasi dan datanya pun menjadi tidak jelas pula.

Oleh karena itu, tahun 2001 yang merupakan awal pelaksanaan Otonomi Daerah dapat dianggap sebagai momentum yang tepat untuk mulai mengembangkan kembali Sistem Informasi Kesehatan. Mendukung hal tersebut maka pada tahun tersebut di terbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 551/Menkes/SK/V/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS). Seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) maka pada tahun 2003 dikeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengem-bangan e-government. Kemudian dijabarkan lagi melalui Surat Keputusan Menteri Informasi & Komunikasi nomor 56/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik (versi 1.0) dan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/ 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menjabarkan berbagai kebijakan tersebut maka diperlukan sebuah rencana penerapan yang dapat diaplikasikan di berbagai level administrasi. Di Sulawesi Selatan, pengembangan Sistem Informasi Kesehatan belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang antara lain, yang sangat mendasar adalah belum adanya atau belum tersedianya sebuah pedoman sebagai pijakan dasar dalam mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan yang tertuang di dalam sebuah kebijakan seperti Surat Keputusan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka perlu disusun sebuah pedoman yang berisikan rencana-rencana penerapan Sistem Informasi Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

ANALISA SITUASI & PERKEMBANGAN

Di era sentralisasi, pola pengelolaan data/informasi kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan pada hakekatnya hampir sama dengan pengelolaan data/informasi di provinsi lain. Memasuki era desentralisasi, nampak implikasi peningkatan kebutuhan akan data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan baik di tingkat provinsi maupun kab./kota.

Oleh karena itu, sebelum melakukan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan perlu dilakukan analisa situasi, masing-masing meliputi analisa situasi :

INPUT

Untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam mendukung pengambilan keputusan maka dibutuhkan sumber daya manusia/tenaga pengelola data, sarana/ prasarana pengelolaan data/informasi dan biaya pengelolaan data/informasi.

Situasi dan perkembangan Tenaga Pengelola Data

Saat ini, kondisi ketersediaan jumlah tenaga pengelola data dan informasi di masing-masing sarana kesehatan minimal 1 orang petugas data/tenaga yang mengelola data, dengan berbagai latar belakang bidang keilmuan. Sebagian besar, tenaga tersebut sudah pernah mengikuti pelatihan Pranata Komputer dan pelatihan Statistisi yang diselenggarakan pada tahun 1999 dan tahun 2000, namun pemanfaatannya belum dirasakan oleh karena belum ditindaklanjuti dengan sebuah kebijakan yang dapat diterapkan di seluruh kab./kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Situasi dan perkembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Data

Sementara itu, kondisi ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan data (komputer) baru mencapai + 75% dan hanya sekitar 10% sarana kesehatan yang memfokuskan pemanfaatannya untuk pengelolaan data/ informasi.

Situasi dan perkembangan Biaya Pengelolaan Data

Sedangkan ketersediaan dukungan biaya pengelolaan data dan informasi diperoleh dari berbagai sumber antara lain APBN, APBD dan PHLN.

PROSES

Untuk menghasilkan data/informasi kesehatan maka dilakukan beberapa tahapan pengelolaan data/informasi antara lain melalui Pengumpulan data, Pengolahan data, Analisa data dan Penyajian data serta Penyebaran informasi.

Pengumpulan Data

Di Sulawesi Selatan, proses/alur pengumpulan data dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat bawah (pustu & puskesmas) kemudian diteruskan ke Dinas Kesehatan Kab./Kota lalu ke Dinas Kesehatan Provinsi. Pengumpulan data ini dilakukan dalam waktu yang telah disepakati bersama antar unit kerja. Adapun cara pengumpulan data yang dilakukan sebagian besar melalui kompilasi data dan pada tahun 2005 & 2006 cara pengumpulan data dikembangkan melalui Survei Kesehatan Daerah (SURKESDA).

Pengolahan dan analisis data

Setelah data terkumpul maka data tersebut diolah secara manual dan dianalisis secara sederhana mulai tingkat puskesmas untuk selanjutnya diteruskan ke Dinas Kesehatan Kab./Kota sampai ke tingkat provinsi.

Penyajian data

Sedangkan untuk penyajian data dikemas dalam sebuah paket informasi yang disebut Profil Kesehatan yang disusun mulai dari tingkat puskesmas, kab./kota dan provinsi.

Selain itu, untuk mendukung ketersediaan data yang berkualitas maka di tingkat provinsi, dilakukan beberapa kegiatan-kegiatan seperti:

Pemutakhiran Data

Pemutakhiran Data yang telah berjalan selama ini dilakukan sekali dalam setahun, namun mulai tahun 2006 dikembangkan menjadi 3 kali setahun dimana teknik pelaksanaannya dibagi menjadi 2 bagian yakni selain pemutakhiran data dengan kab./kota juga dilakukan pemutakhiran data antar subdin sehingga diakhir tahun berjalan minimal 90% data sudah terkumpul.

Pelatihan-pelatihan teknis

Sejak tahun 2002, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai kegiatan pelatihan dalam rangka meningkatkan mutu tenaga pengelola data baik ditingkat puskesmas, rumah sakit maupun dinas kesehatan kab./kota dan provinsi sesuai dengan tuntutan kebutuhan data/informasi yang akan dihasilkan. Pelatihan yang telah dilaksanakan antara lain Pelatihan Manajemen Data, Pelatihan SIMKES, Pelatihan Analisa Data, Pelatihan Survey Cepat dan Sistem Informasi Geografi (GIS) dan Pelatihan Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Penyakit di Puskesmas.

Workshop dan Disseminasi informasi.

Untuk memperoleh masukan-masukan lain telah dilaksanakan workshop dan disseminasi informasi dengan sasaran para kepala puskesmas, kepala dinas kesehatan kab./kota dan direktur RS serta stakeholder lainnya.

Adapun workshop yang telah dilakukan pada tahun 2005 antara lain Workshop Pemanfaatan Informasi untuk Pengambilan Keputusan dan Workshop Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIMKES).

Sedangkan disseminasi informasi telah dikembangkan mulai tahun 2003.

OUTPUT

Salah satu luaran dari kegiatan data dan informasi ini adalah tersedianya Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang diterbitkan setiap tahun. Selain itu, untuk mengakomodir data dan informasi yang tidak tersaji dalam profil kesehatan maka mulai tahun 2003 telah dikembangkan paket-paket informasi yang dikemas dalam berbagai bentuk.

BAB III

PERMASALAHAN

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya-upaya peningkatan pengelolaan data/informasi, namun sampai saat ini kebutuhan data dan informasi belum dapat dipenuhi oleh Sistem Informasi Kesehatan yang ada terutama dalam menyediakan data/informasi yang handal (reliable).

Hal tersebut antara lain disebabkan oleh karena terbatasnya jumlah dan kemampuan tenaga pengelola data dalam mengolah data, menganalisis data dan memanfaatkan data, terbatasnya waktu bagi tenaga pengelola data, terbatasnya wewenang tenaga pengelola data, kurangnya kesadaran akan kebutuhan informasi (termasuk eksekutif) mengakibatkan pengembangan bank data tidak dapat dioptimalkan, dan rendahnya penguasaan teknologi informasi (IT) di tingkat kab./kota membuat pengelolaan data/informasi baik melalui jaringan LAN/WAN maupun melalui akses internet (website) belum dapat terselenggara dengan baik - hingga saat ini belum ada Dinas Kesehatan Kab./Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki akses jaringan langsung ke Provinsi dan Pusat - diperparah lagi dengan adanya beberapa sarana pelayanan kesehatan yang belum dilengkapi dengan sarana listrik dan telepon serta banyaknya software-software yang ditawarkan sementara fungsinya belum teruji.

Dari sisi organisasi, masalah yang timbul adalah sebagian besar struktur organisasi yang ada belum mengakomodasi manajemen Sistem Informasi Kesehatan (SIK). Demikian pula halnya dengan ketersediaan sarana/prasarana dan biaya yang sangat terbatas untuk pengelolaan data/informasi baik secara sederhana maupun secara elektronik menambah lemahnya kwalitas data/informasi yang dihasilkan.

Disamping itu, banyaknya format data yang harus diisi ditingkat puskesmas (over lapping kebutuhan data/informasi dari masing-masing program) membuat semakin lemahnya kwalitas data yang disajikan karena data yang diperoleh tidak dapat divalidasi kembali oleh karena tuntutan pengiriman data yang tepat waktu (real time) bahkan data/informasi yang dihasilkan tidak dapat dimanfaatkan sendiri secara langsung oleh puskesmas.

Permasalahan lain yang dapat timbul adalah karena belum terorganisirnya dengan baik hal manajemen data, salah satunya adalah manajemen data diagnosis penyakit yang tidak terekam dan terekap dengan baik.

Efek samping dari keterbatasan-keterbatasan (baik input maupun proses) pengelolaan data/informasi tersebut berakibat pada luaran data/informasi. Profil Kesehatan sebagai salah satu luaran selalu menjadi terlambat untuk diterbitkan, sehingga publikasi dan pemanfaatannya terkesan menjadi tidak berarti apa-apa (sekedar memenuhi kebutuhan pusat). Kurangnya umpan balik dari pusat ke provinsi membawa dampak juga kepada kurangnya umpan balik dari provinsi ke kab./kota.

BAB IV

RENCANA PENGEMBANGAN SIK

Mengingat bahwa salah satu peran dari sebuah Sistem Informasi Kesehatan adalah mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian mutu upaya pembangunan kesehatan maka langkah penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ke depan antara lain adalah improvement terhadap Sistem Informasi Kesehatan di semua lini.

Strategi

Bertitik tolak dari kekuatan dan kelemahan serta peluang dan hambatan yang ada maka direncanakan strategi pengembangan sistem informasi kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- Komitmen dari pimpinan masing-masing unit untuk melakukan sebuah perubahan

- Pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur

- Sistem pengelolaan data/informasi terkait pada Sistem Manajemen dan Prosedur Kerja instansi

- Mengacu pada standar dan prosedur electronic document management system

Tujuan

Adapun tujuan (goal) yang ingin dicapai dalam pengembangan SIK di Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah membangun sebuah model Sistem Informasi Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambaran model yang akan dibangun dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Kesehatan ini terbagi menjadi 2 bagian yakni :

1. Pengembangan Operasonalisasi Jaringan SIK

Pengembangan Operasonalisasi Jaringan SIK yang dimaksud adalah:

a. Jaringan Antar Subdin lingkup Dinkes Prov. Sulsel

Operasional pengembangan jaringan ini dengan menggunakan metode Local Area Network (LAN).

b. Jaringan dari Kecamatan – Kabupaten – Provinsi

Operasional pengembangan jaringan ini dengan metode Wide Area Network (WAN) antara Puskesmas, Dinkes Kab, dan Dinkes Prov, yang dilengkapi dengan paket software sederhana untuk Puskesmas dan Server nya berada di unit Data & Informasi Subag Program. Dengan demikian, Dinkes Provinsi dapat mengakses langsung ke puskesmas dan dinkes kabupaten.

c. Jaringan dari Kabupaten – Provinsi – Pusat

Disiapkan email khusus untuk unit data dan informasi serta websitenya yang akan memuat data dan informasi kesehatan.

2. Pengembangan Operasionalisasi Komunikasi Data

Data sebagai bahan baku informasi, diperoleh dari berbagai pihak, intern dan ekstern kesehatan. Adapun substansi data/informasi dalam Sistem Informasi Kesehatan mencakup seluruh sub sistem yang tercantum dalam Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) yakni data/informasi Derajat Kesehat-an, data/informasi upaya kesehatan, data/informasi pembiayaan kesehat-an, data/ informasi SDM kesehatan, data/informasi Obat & Perbekalan Kesehatan, data/informasi Pemberdayaan Masyarakat dan data/informasi Manajemen Kesehatan.

Sasaran

Sasaran (objective) yang ingin dicapai dalam pengembangan SIK di Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah Menata Sistem Informasi Kesehatan melalui Penataan Sistem Manajemen dan Prosedur Kerja data dan informasi kesehatan pada 343 puskesmas di Sulsel, sehingga mampu menyediakan data yang handal (reliable).

Luaran

Untuk luaran (output) yang ingin dicapai dalam pengembangan SIK ini adalah peningkatan kemampuan 343 puskesmas dan 23 kab./kota dalam :

- Penyelenggaraan sistem manajemen dan prosedur kerja data dan informasi

- Penyediaan data dan informasi yang handal

Kegiatan-kegiatan

Adapun kegiatan-kegiatan (activities) yang akan dilakukan terbagi dalam 3 tahapan:

Tahap Persiapan

Implementasi tersebut membutuhkan kesiapan-kesiapan seluruh unsur mulai dari tingkat bawah (kecamatan) hingga ke tingkat Pusat. Saat ini, di tingkat Provinsi telah disiapkan 7 kab./kota sebagai lokasi uji coba pengembangan Sistem Informasi Kesehatan yang pembiayaannya dari berbagai sumber, dengan menitikberatkan pada:

Ø Pemanfaatan Bank Data, yakni Kab. Gowa (Pusdatin Depkes RI)

Ø Peningkatan Mutu SIK, masing-masing:

- Kota Parepare & Kab. Barru (UNDP)

- Kota Palopo & Kab. Bantaeng (APBN)

- Kab. Jeneponto & Kab. Sidrap (DHS 2)

Selain kesiapan lokasi uji coba, Dinas Kesehatan Provinsi juga mempersiapkan 1 kegiatan pokok sebagai titik tolak dalam menetapkan strategi intervensi yakni pelaksanaan kajian kebutuhan (Need Asessment) untuk menata sistem manajemen dan prosedur kerja data dan informasi kesehatan dengan menitikberatkan pada :

Ø Inventarisasi kebutuhan data/informasi transaksi dan layanan,

Ø Inventarisasi kegiatan dan pelayanan publik pada masing-masing unit untuk penyusunan struktur dan database relasional

Tahap pelaksanaan

Adapun pelaksanaan pengembangan SIK ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia mulai akhir tahun 2005 – 2009.

Berdasarkan hasil kajian kebutuhan maka akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kemampuan Teknis, berupa :

Ø Pendidikan dan pelatihan,

Ø Short course,

Ø Workshop

Ø Disseminasi informasi,

Ø Pendampingan,

Ø Review kegiatan atau studi operasional

2. Pelaksanaan Investasi

Untuk pelaksanaan investasi ini dilakukan melalui pengadaan peralatan supervisi dan monitoring berupa :

a. Pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) yakni hardware dan instalasi jaringan

b. Pengembangan software yang user friendly

Adapun tahapan kegiatan tahunan sebagai berikut :

a. Tahun 2005

- Workshop pengembangan SIK bagi seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kab./Kota, Kepala-kepala UPTD Dinkes Provinsi

b. Tahun 2006

- Pelatihan bagi 328 tenaga puskesmas

- Pendampingan dalam uji fungsi model di 343 puskesmas

- Pendidikan S2 SIK 1 orang

- Pengadaan Hardware, Software dan pemasangan instalasi jaringan

c. Tahun 2007

- Short Course bagi petugas data di lokasi puskesmas uji coba

- Review kegiatan atau studi operasional

- Disseminasi informasi hasil review kegiatan atau studi operasional

- Monitoring dan evaluasi

Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini akan dilakukan :

a. Tahun 2008

- Penyusunan dan Penerbitan SK/Perda Pengembangan SIK di Sulsel

- Penyusunan Dokumentasi Pengembangan SIK di Sulsel

- Bimtek

b. Tahun 2009

- Persiapan dan peluncuran (launching) model SIK di Sulsel

BAB V

PENUTUP

Demikian situasi dan perkembangan serta rencana pengembangan Sistem Informasi kesehatan di Sulawesi Selatan disusun. Kiranya dapat menjadi masukan dan koreksi bagi rencana Pengembangan SIK di masa yang akan datang.

By Shermina dkk

PENERAPAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN DI SULAWESI SELATAN

PENDAHULUAN

Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/ Kota adalah tulang punggung bagi pelaksanaan Pembangunan Daerah berwawasan kesehatan di kabupaten/ Kota yang bersangkutan, oleh karena itu sistem ini diharapkan dapat menyediakan data dan informasi yang akurat, tepat waktu dan sesuai kebutuhan sebagai landasan bagi para penentu kebijakan dalam pengambilan keputusan berlandaskan fakta (evidence based decision making). Kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan di berbagai jenjang administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan menuntut kemampuan penyediaan informasi yang memiliki akurasi dan validasi tinggi baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Kualitas informasi ini ditentukan antara lain oleh kualitas perangkat keras dan perangkat lunaknya, serta yang terpenting adalah kualitas manusia yang berperan sebagai pengelola dan pengguna informasi tersebut. Permasalahan yang sangat mendasar adalah hingga saat ini belum pernah dapat disajikan data benar-benar sesuai fakta, meskipun pemerintah (baik pusat maupun daerah) telah berupaya menangani persoalan tersebut namun hingga saat ini yang ditangani hanyalah pada permukaan saja tanpa menangani yang lebih mendasar yakni pada pencatatan dan pelaporan secara mendasar di tingkat Puskesmas. Di Sulawesi Selatan, secara internal, pelayanan kesehatan di puskesmas banyak mengalami hambatan dalam pengelolaan data, hal ini dikarenakan jumlah data yang sangat besar, sebab pencatatan data dilakukan berulang-ulang (terjadi redudansi data) mengakibatkan data membengkak dan pelayanan menjadi lambat, penyimpanan data yang belum terpusat (unintegrated data) mengakibatkan data tidak sinkron, informasi pada masing-masing bagian memiliki asumsi yang berbeda-beda. Hal ini dapat diperparah lagi dengan adanya human error dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengolahan data. Secara eksternal, globalisasi menjadi pemicu perubahan dan tantangan saat ini, perkembangan teknologi dan telekomunikasi informasi membentuk suatu dunia baru tanpa batas. Globaliasasi ini mengharuskan sektor kesehatan melakukan peningkatan daya saing.

PEMBENTUKAN POKJA DATA DAN INFORMASI KESEHATAN

Dalam rangka mendukung pemantapan dan kualitas data/ informasi kesehatan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat, maka Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Surat Keputusan nomor 1278/DK.I/TU.1/II/2006, tanggal 15 Februari 2006 tentang pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Data/ Informasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
Tugas Pokja tersebut adalah melaksanakan pengelolaan data dan informasi kesehatan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab serta melaporkan data dan informasi programnya ke sekretariat data dan informasi kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan setiap bulan.
POKJA tersebut beranggotakan 25 orang, yaitu tim sekretariat 5 orang, dan masing-masing 1 (satu) orang untuk 20 seksi.
Pertemuan dilaksanakan setiap bulan, dan mereka diberikan insentif berdasarkan record data yang dimasukkan.

NEED ASSESMENT

Pada bulan Pebruari 2006, tim sekretariat data/ informasi kesehatan Dinkes Prov. Sulsel melaksanakan need assesment pada 2 (dua) kab/ kota uji coba dalam rangka penyusunan kerangka Sistem Informasi Kesehatan di Sulawesi Selatan untuk menata sistem informasi kesehatan yang ada khususnya dalam menginventarisir kebutuhan data/informasi untuk transaksi dan layanan serta menginventarisir kegiatan dan pelayanan publik pada masing-masing unit untuk penyusunan struktur dan database relasional di Kab/ Kota uji coba yaitu Kab. Bantaeng dan Kota Palopo.

WORK SHOP

Setelah pelaksanaan need assessment, dilanjutkan dengan work shop hasil need assesment. Yang hadir pada work shop ini adalah 2 Kab./ Kota uji coba, yang antara lain Kepala Dinas, Kepala Subdin/ seksi yang menangani data, dan kepala puskesmas.

Sedangkan nara sumber pada work shop itu adalah Kepala Pusat Data/ Info (dr. Doti), Wakil Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulsel (dr. M.Saad Bustan, M.Kes), dan Sekretaris POKJA Data/ Informasi Kesehatan Sulsel (Shermina Oruh, SKM, DESS). Dari hasil work shop inilah direkomendasikan kebutuhan-kebutuhan dipuskesmas yang akan menjadi dasar penyusunan struktur database.

PENYUSUNAN STRUKTUR DATABASE

Yang paling mendasar dan menjadi prioritas utama adalah kunjungan pasien puskesmas, karena mengingat keterbatasan dana. Penyusunan struktur database kunjungan puskesmas dilaksanakan oleh programmer (Syahrir Hannanu) bersama tim sekretariat data dan informasi kesehatan Dinkes Prov. Sulsel dan pengelola data pada puskesmas Kab. Barru dan Kota Parepare. Hasilnya inilah yang dikembangkan ampai sekarang.

Program yang dipilih untuk digunakan dalam rangka pengelolaan data base pada Kab/ Kota uji coba tersebut adalah foxbase dengan pertimbangan program ini mempunyai kapasitas rendah dengan mengingat rata-rata komputer yang digunakan di puskesmas adalah komputer biasa (non pentium). Selain dari pada itu adalah pertimbangan geografis yang belum memungkinkan puskesmas bisa terhubungan dengan system jaringan.

PELATIHAN PENGELOLA DATABASE

Setelah penyusunan struktur database, mulai 1 Mei 2006 sampai 14 Agustus 2006 tim sekretariat data dan informasi kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan telah melatih tenaga pengelola database puskesmas sebanyak 316 orang dan 23 orang pengelola SIK Kab./ Kota tentang pengoperasian struktur database kunjungan pasien tersebut.

Kemudian pada tanggal 13 s/d 18 November 2006 dilanjutkan dengan pelatihan penggunaan foxbase untuk pengelolaan database kunjungan pasien puskesmas pada daerah uji coba (sumber dana DHS II), yaitu Kab. Jeneponto dan Sidrap. Kemudian pada tanggal 20 s/d 26 November 2006, secretariat data/ informasi kesehatan melatih tenaga pengelola data Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel. Berarti pengelola data yang sudah diberi pelatihan untuk pengoperasian foxbase tersebut sebanyak 343 orang tenaga puskesmas, 23 orang tenaga Dinas Kesehatan kab./ kota, 26 tenaga pengelola SIK provinsi.

SUMBER DANA

Di Sulawesi Selatan, ada 6 (enam) kabupaten/ kota yang menjadi uji coba khusus pengelolaan data base dengan sumber pembiayaan yang berbeda-beda, yaitu :

a. Kab Barru dan Kota Parepare dibiayai oleh UNDP.

b. Kab Bantaeng dan Kota Palopo dibiayai dari APBN

c. Kab Jeneponto dan Kab Sidenreng Rappang dibiayai oleh proyek DHS II.

d. Namun selain kabupaten/ kota tersebut di atas tetap dilaksanakan pelatihan pengelolaan database ke semua pengelola database di puskesmas dengan sumber pembiayaan APBN.

TARGET PROVINSI

Target propinsi adalah setiap puskesmas memiliki minimal satu komputer untuk mengoperasikan program ini. Kemudian diback up ke Kab./ kota dan selanjutnya sampai di propinsi. Prinsip kerja di tingkat Kab./ Kota dan propinsi hampir sama, yaitu Dinas kesehatan Kab./ Kota menggabung data dari semua puskesmas, dan begitupun propinsi menggabung data dari seluruh kabupaten/ kota. Database yang dientri di puskesmas semua terback up sampai di propinsi, hal ini dilakukan karena sistem jaringan belum terhubung dari puskesmas ke kabupaten/ kota dan propinsi.

KENDALA

a. Belum semua puskesmas memiliki komputer

b. Belum ada tenaga khusus

c. Para pemberi diagnosa penyakit masih fanatik dengan ICD IX.

d. Masih minimnya dana untuk pengembangan database ke seluruh program dasar di puskesmas.

e. dll

PENGALAMAN BURUK TENTANG VIRUS

Pada hari itu minggu tanggal 1 Oktober 2006, sementara kerja tugas di tempat kost, tepatnya daerah Sendowo D/79 Sleman Yogyakarta, tiba-tiba komputer yang saya pakai mati. Ketika saya nyalakan kembali ternyata tidak mau terbuka dan yang muncul hanya layar hitam.
Kejadian itu saya diamkan saja, tidak cerita keteman karena pikiran saya mungkin terjadi begini karena komputer sudah kalah alias umur komputer kami tersebut sudah masuk tahun keempat (malu-malulah begitu).
Keesokan harinya gempar di kampus, ada beberapa teman yang mengaku datanya habis akibat virus diansastro. Pada saat itupula baru angkat bicara kalau komputerku juga mengalami seperti itu.
Setelah saya membawa komputer tersebut ke service untuk diinstall, yang tersisa hanyalah folder kosong tanpa data, padahal komputer tersebut memuat data mulai tahun 2003 sampai dengan tugas kuliah amblas ditelan virus itu. Perasaan saya waktu itu langsung kecewa, kesal, mau marah tetapi tidak tahu mau marah sama siapa karena tidak diketahui siapa yang membuat virus tersebut. Kami hanya berdoa semoga orang yang selalu membuat virus itu senantiasa dilindungi dan tidak diberikan kesusahan oleh Allah.
Salah satu kelalaian saya karena belum pernah memback up data ke tempat penyimpanan data lain. Karena rencananya nanti setelah cair bantuan beasiswa kemudian membeli hardisk external untuk memback up data dalam komputer ecs tersebut, tetapi apalah daya hardisk external belum dibeli, virus duluan menelan habis data kami.
Kali inilah pengalaman terburuk kami selama mengetahui bekerja di komputer sejak tahun 1994.
Padahal di tempat kerja kami ada dua orang yang selalu mengingatkan kami untuk memback up data setiap hendak pulang kantor ke fasilitas penyimpanan data lain. Tetapi beginilah jadinya manusia kalau lagi lupa, karena seandainya manusia selalu mengingat kepada Allah setiap saat, saya yakin insya Allah selalu terjaga/ terlindungi.
Semoga kejadian ini terakhir kali untuk saya, amin.

PILIHAN JATUH KE UGM YOGYAKARTA

Pada awal saya bekerja di jajaran Departemen Kesehatan sejak tahun 1991 berlatar belakang sanitarian (lulusan D1 Kesehatan Lingkungan. Pada saat itu saya punya target hanya sampai S1 saja, karena mengingat jenjang yang harus lewati masih harus melewati 2 tingkatan lagi yaitu akademi dan S1. Pada tahun 2001 yang lalu telah berhasil mencapai terget itu, dan setelah itu masih sangat berkeinginan untuk sekolah lagi dengan target S2.

Oleh karena itu pada tahun 2005, kami dan dibantu teman menyusun proposal pendidikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia bidang kesehatan, khususnya dalam rangka penataan sistem informasi kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian diajukan ke Kepala Bagian Tata Usaha untuk memperoleh dukungan/ persetujuan.
Saya sangat bersyukur kepala Allah swt karena ternyata proposal kami itu disetujui oleh Kepala Bagian Tata Usaha untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian proposal tersebut dibawa oleh Pak Hasbullah, SKM, M.Kes untuk dibahas di Jakarta, dan ternyata berhasil.

Sebenarnya keinginan ini muncul karena ide dan dorongan teman saya "Shermina Oruh, SKM, DESS" yang membantu menyusun proposal itu dan menyerahkan ke Hasbullah. Beliau itu yang selalu menanyakan ke pak Hasbullah setiap dia ingat sampai anggaran tercantum pada RKA-KL proyek DHS II Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2006.

Terima kasih tak terhingga kepada Allah, kemudian Kepala Bagian Tata Usaha, Shermina Oruh, SKM, DESS, Hasbullah, SKM, M.Kes. Semoga mereka yang membantu kami sampai sekolah senantiasa dalam lindungan dan dimurahkan rezkinya oleh Allah swt.

Sebenarnya saya ingin kuliah di Makassar saja supaya dekat dengan keluarga, tetapi karena Universitas Hasanuddin belum membuka SIMKES, sedangkan uraian kerja saya diurusan data dan informasi kesehatan, maka jatuhlah pilihan ke UGM.